LAYANAN KAMI

Layanan Jasa Hukum

01

Pendirian/Perubahan Badan usaha

Pendirian BADAN USAHA seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, Firma.

02

Hak Kekayaan Intelektual

Kami bantu Anda dalam hal HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) melalui

Hak Merek, Hak Cipta dan Paten

03

Konsultasi

Konsultasi Umum
Konsultasi Bisnis
Konsultasi Investasi
Konsultasi Hutang Piutang
Konsultasi Hukum

Pendirian/Perubahan Badan usaha

Pendirian BADAN USAHA seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, Firma.

Hak Kekayaan Intelektual

Kami bantu Anda dalam hal HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) melalui Hak Merek, Hak Cipta dan Paten

Konsultasi

Konsultasi Umum
Konsultasi Bisnis
Konsultasi Investasi
Konsultasi Hutang Piutang
Konsultasi Hukum

Layanan Virtual Office

01

Indigo Suites Offices SCBD

Gedung 18 Parc Place, Lantai 3
SCBD, Jaksel

02

Gedung Masindo

Gedung Masindo Lantai 3 (Mampang Prapatan Jaksel)

03

The Mansion Bougenville Office

Tower Fontana Level 17, Kemayoran Jakarta Utara

04

Menara Thamrin, Jakarta Pusat

Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Perizinan Sektoral

Layanan Perizinan

Izin Sektor Konstruksi
Izin Sektor Kesehatan
Izin Sektor Pertambangan
Izin Sektor Food and Beverage
Izin Sektor Andalalin
Izin Usaha Lainnya

Finance & Tax Services

01

Accounting Services

1. Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik (KAP)
2. Penyusunan Laporan Keuangan PSAK (Laba Rugi, Rasio Keuangan, Arus Kas, Neraca

02

Tax Services

1. Jasa Kepatuhan Pajak
2. Tax Review
3. Pengurusan NPWP
4. Pengurusan EFIN
5. Pengurusan SPKP
6. Laporan Perpajakan SPT (Tahunan)

Accounting Services

1. Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik (KAP)
2. Penyusunan Laporan Keuangan PSAK (Laba Rugi, Rasio Keuangan, Arus Kas, Neraca

Tax Services

1. Jasa Kepatuhan Pajak
2. Tax Review
3. Pengurusan NPWP
4. Pengurusan EFIN
5. Pengurusan SPKP
6. Laporan Perpajakan SPT (Tahunan)

Prosedur Layanan

Kotak Saran

FAQ

PERATURAN PEMBUATAN NAMA PT & CV

1. Apakah ada peraturan untuk Pembuatan Nama PT?

Nama PT minimal terdiri dari 3 kata. 3 Kata tersebut memiliki masing-masing minimal 3 huruf. Nama PT harus menggunakan Bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa asing.

2. Apakah ada peraturan untuk Pembuatan Nama CV?

Nama CV boleh terdiri dari hanya 1 kata dan juga dibolehkan untuk menggunakan bahasa inggris

3. Apakah nama PT bisa menggunakan 2 kata?

Bila nama PT hanya ada 2 kata, ada kemungkinan PT tersebut berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 43/2011 tentang Tata Cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas

4. Bagaimana pengaturan nama PT dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011?

Ditulis dengan huruf latin;
Belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

PENDAFTARAN MEREK

1. Apakah daftar logo perusahaan itu wajib?

Di rekomendasikan untuk di daftarkan untuk menghindari permasalahan seperti logo perusahaan di ambil oleh orang lain.

2. Apa bedanya merek, paten, dan hak cipta?

Hak merek adalah hak kekayaan intelektual untuk identitas unik (branding) milik sendiri atau milik badan usaha. Contohnya: merek makanan, merek baju, logo dan tagline jasa, dll Hak Paten adalah hak kekayaan intelektual untuk penemuan atau invensi yang erat kaitannya dengan teknologi. Misalnya: penemuan lampu, hak paten teknologi layar sentuh, dll Hak Cipta adalah hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan karya seni yang diciptakan. Misalnya: lagu, lukisan, buku, dll

PENDIRIAN USAHA

1. Apakah anak saya bisa menjadi pemegang saham?

Tergantung, dalam pendirian badan hukum, pihak yang ingin melakukan tindakan hukum (menjadi pemegang saham perusahaan) harus memiliki 2 syarat: a. Cukup usia dan cakap secara hukum b. memiliki KTP dan NPWP pribadi Jika anak memenuhi kedua syarat tersebut, maka anak bisa menjadi pemegang saham.

2. Pendirian CV saya dulu disahkan oleh pengadilan, haruskah saya mendaftar ulang ke kemenkumham?

Harus, Sesuai Permenkumham no 17 Tahun 2018, CV diwajibkan untuk mendaftarkan kembali badan usahanya di Kemenkumham dalam jangka waktu 1 tahun pada notaris yang membuat Akta Pendirian.

3. Saya karyawan BUMN, apakah saya boleh memiliki perusahaan sendiri?

Boleh, namun perlu ada surat persetujuan dari atasan untuk mendirikan usaha. Selain itu, bidang usaha perusahaan tidak bisa sama dengan bidang usaha di BUMN tempat Anda bekerja.

4. Jika Pendiri PT merupakan WNA, apakah Akta Notaris dapat dibuat dalam bahasa Asing?

Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 43)

5. Perlukah saya mencetak sendiri soft copy NIB dan Izin Usaha perusahaan saya?

Secara hukum, dokumen digital (soft copy) sudah sah karena diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Jadi dokumen tersebut sudah sah tanpa perlu dicetak. Selain itu, dokumen juga sudah dilengkapi dengan barcode untuk memverifikasi keaslian dokumen.

6. Bidang usaha saya di Akta tidak sesuai dengan KBLI, bagaimana cara menyesuaikannya?

Anda cukup melakukan perubahan Akta di Notaris dengan mencocokkan bidang usaha yang Anda jalankan dengan KBLI 2020

7. Apakah boleh pendirian Perusahaan (PT/CV) dilakukan oleh Notaris diluar domisili Perusahaan tersebut?

Pembuatan Akta Pendirian dapat dilakukan oleh Notaris diluar domisili Perusahaan berdiri apabila Penghadap memenuhi unsur pasal berikut :

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 39

a. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Minimal telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
Cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

c. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Penghadap wajib menghadap Notaris secara langsung dan membubuhkan tanda tangan pada Akta Pendirian tersebut.

Pilihan lainnya, Penghadap dapat memberikan Surat Kuasa apabila tidak dapat hadir di proses

IZIN KHUSUS

1. Apakah semua bidang usaha ada SIUP (IZIN Usaha) nya?

Tidak, karena dokumen SIUP hanya dikeluarkan untuk bidang usaha perdagangan. Maka bidang usaha non perdagangan tidak mendapat izin usaha, namun memperoleh izin usaha sesuai bidangnya. Misalnya bidang usaha konstruksi mendapatkan SIUJK. Dan bidang usaha pertambangan mendapatkan IUJP/IUPK.

2. Dokumen apa saja yang bisa diproses di OSS?

Saat ini, Anda bisa mengakses OSS untuk mengurus NIB (Nomor Induk berusaha), Izin Usaha, API (Angka Pengenal Impor), dan Izin Lanjutan/Izin Komersial (Misal: BPOM, Izin Edar,)

PERPAJAKAN

1. Apakah saya bisa mendaftar PKP menggunakan Alamat Virtual Office?

Bisa, sesuai dengan PMK No 147/PMK.03/2017, Anda bisa menggunakan alamat virtual office untuk mendaftar PKP, Namun Provider Virtual Office yang Anda tempati harus sudah dikukuhkan untuk PKP.

2. Apa perusahaan diwajibkan untuk mendaftar PKP (Pengusaha Kena Pajak)?

PKP hanya diperlukan bagi usaha yang memiliki omzet lebih dari 4.8m per tahun dan bagi usaha yang ingin mengikuti proyek lelang.

PT Kolega Digital Indonesia

We look forward to working with you

Kontak Kami

Menu

Navigasi

Copyright © 2023 PT Kolega Digital Indonesia – All Right Reserved

Open chat

Halo, apakah ada yang bisa kami bantu?