Jasa Perizinan – kolega bisnis

JASA PERIZINAN

A. SEKTOR KONSTRUKSI

HARGA PRODUK

HARGA PAKET

Rp 12 Juta

Pelaksana Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (BG)
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil (BS)
Pekerjaan Konstruksi Sifat Spesialis
Perencanaan dan Pengawasan (Konsultasi) Konstruksi
Perencanaan Konstruksi Bersifat Umum yang terbagi atas : Perencana Arsitektur (PA), Perencana Rekayasa (RK), Perencana Lanskap & Perencana Wilayah (AL)
Perencana Konstruksi Bersifat Spesialis, yang terbagi atas : Konsultasi Ilmiah & Teknis (IT) dan Pengujian & Analisa Teknis (AT)

Rp 12 Juta

Rp24 Juta

Rp 23 Juta

Pelaksana Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (BG)
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil (BS)
Pekerjaan Konstruksi Sifat Spesialis
Perencanaan dan Pengawasan (Konsultasi) Konstruksi
Perencanaan Konstruksi Bersifat Umum yang terbagi atas : Perencana Arsitektur (PA), Perencana Rekayasa (RK), Perencana Lanskap & Perencana Wilayah (AL)
Perencana Konstruksi Bersifat Spesialis, yang terbagi atas : Konsultasi Ilmiah & Teknis (IT) dan Pengujian & Analisa Teknis (AT)
Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

promo

PAKET LAINNYA

PKKPR / KRK
Site Plan / Master Plan
UKL / UPL dan atau Amdal
Andalalin
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pembebasan Lahan
Site Plan / Master Plan
UKL / UPL dan atau Amdal
Andalalin
PBG / IMB Induk

B. SEKTOR KESEHATAN

HARGA PRODUK

Legalitas Badan Usaha
SPPL / UKL-UPL (Jika Rawat Inap)
Proposal Teknis
Izin Operasional Klinik Pratama / Utama
Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Legalitas Badan Usaha
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
SPPL
UKL - UPL dan atau Amdal
Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Izin Puskesmas/Rumah Sakit

Izin Perdagangan Besar Farmasi

PAKET LENGKAP KESEHATAN

Izin Klinik Pratama dan Utama
Legalitas Badan Usaha
SPPL / UKL-UPL (Jika Rawat Inap)
Proposal Teknis
Izin Operasional Klinik Pratama / Utama
Kepemilikan Tanah dan Bangunan
Izin Apotek
Legalitas Badan Usaha
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
SPPL
UKL-UPL dan atau Amdal
Kepemilikan Tanah dan Bangunan
Izin Puskesmas/Rumah Sakit
Izin Perdagangan Besar Farmasi

C. SEKTOR PERTAMBANGAN

HARGA PRODUK

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

IUP Eksplorasi

IUP Operasi Produksi (IUP OP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUP OPK Pengangkutan Penjualan Minerba

AMDAL Tambang

Izin UPL - UKL Tambang

HARGA PAKET

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
IUP Eksplorasi
Studi Kelayakan
Amdal Pertambangan
IUP OP Produksi

D. SEKTOR F&B

HARGA PRODUK

Rp 12,5 Juta

Rp 12,5 Juta

Rp 12,5 Juta

Rp 7,5 Juta

Rp 2,5 Juta

Rp 5 Juta

E. SEKTOR ANDALALIN

HARGA PRODUK

Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Median (Izin Bukaan Median Jalan)

Izin Trotoar Akses Jalan

F. IZIN USAHA LAINNYA

Rp 15 Juta

Rp 50 Juta

Rp 2,5 Juta

Rp 7,5 Juta

Kotak Saran

FAQ

PERATURAN PEMBUATAN NAMA PT & CV

1. Apakah ada peraturan untuk Pembuatan Nama PT?

Nama PT minimal terdiri dari 3 kata. 3 Kata tersebut memiliki masing-masing minimal 3 huruf. Nama PT harus menggunakan Bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa asing.

2. Apakah ada peraturan untuk Pembuatan Nama CV?

Nama CV boleh terdiri dari hanya 1 kata dan juga dibolehkan untuk menggunakan bahasa inggris

3. Apakah nama PT bisa menggunakan 2 kata?

Bila nama PT hanya ada 2 kata, ada kemungkinan PT tersebut berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 43/2011 tentang Tata Cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas

4. Bagaimana pengaturan nama PT dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011?

Ditulis dengan huruf latin;
Belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

PENDAFTARAN MEREK

1. Apakah daftar logo perusahaan itu wajib?

Di rekomendasikan untuk di daftarkan untuk menghindari permasalahan seperti logo perusahaan di ambil oleh orang lain.

2. Apa bedanya merek, paten, dan hak cipta?

Hak merek adalah hak kekayaan intelektual untuk identitas unik (branding) milik sendiri atau milik badan usaha. Contohnya: merek makanan, merek baju, logo dan tagline jasa, dll Hak Paten adalah hak kekayaan intelektual untuk penemuan atau invensi yang erat kaitannya dengan teknologi. Misalnya: penemuan lampu, hak paten teknologi layar sentuh, dll Hak Cipta adalah hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan karya seni yang diciptakan. Misalnya: lagu, lukisan, buku, dll

PENDIRIAN USAHA

1. Apakah anak saya bisa menjadi pemegang saham?

Tergantung, dalam pendirian badan hukum, pihak yang ingin melakukan tindakan hukum (menjadi pemegang saham perusahaan) harus memiliki 2 syarat: a. Cukup usia dan cakap secara hukum b. memiliki KTP dan NPWP pribadi Jika anak memenuhi kedua syarat tersebut, maka anak bisa menjadi pemegang saham.

2. Pendirian CV saya dulu disahkan oleh pengadilan, haruskah saya mendaftar ulang ke kemenkumham?

Harus, Sesuai Permenkumham no 17 Tahun 2018, CV diwajibkan untuk mendaftarkan kembali badan usahanya di Kemenkumham dalam jangka waktu 1 tahun pada notaris yang membuat Akta Pendirian.

3. Saya karyawan BUMN, apakah saya boleh memiliki perusahaan sendiri?

Boleh, namun perlu ada surat persetujuan dari atasan untuk mendirikan usaha. Selain itu, bidang usaha perusahaan tidak bisa sama dengan bidang usaha di BUMN tempat Anda bekerja.

4. Jika Pendiri PT merupakan WNA, apakah Akta Notaris dapat dibuat dalam bahasa Asing?

Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 43)

5. Perlukah saya mencetak sendiri soft copy NIB dan Izin Usaha perusahaan saya?

Secara hukum, dokumen digital (soft copy) sudah sah karena diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Jadi dokumen tersebut sudah sah tanpa perlu dicetak. Selain itu, dokumen juga sudah dilengkapi dengan barcode untuk memverifikasi keaslian dokumen.

6. Bidang usaha saya di Akta tidak sesuai dengan KBLI, bagaimana cara menyesuaikannya?

Anda cukup melakukan perubahan Akta di Notaris dengan mencocokkan bidang usaha yang Anda jalankan dengan KBLI 2020

7. Apakah boleh pendirian Perusahaan (PT/CV) dilakukan oleh Notaris diluar domisili Perusahaan tersebut?

Pembuatan Akta Pendirian dapat dilakukan oleh Notaris diluar domisili Perusahaan berdiri apabila Penghadap memenuhi unsur pasal berikut :

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 39

a. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Minimal telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
Cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

c. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Penghadap wajib menghadap Notaris secara langsung dan membubuhkan tanda tangan pada Akta Pendirian tersebut.

Pilihan lainnya, Penghadap dapat memberikan Surat Kuasa apabila tidak dapat hadir di proses

IZIN KHUSUS

1. Apakah semua bidang usaha ada SIUP (IZIN Usaha) nya?

Tidak, karena dokumen SIUP hanya dikeluarkan untuk bidang usaha perdagangan. Maka bidang usaha non perdagangan tidak mendapat izin usaha, namun memperoleh izin usaha sesuai bidangnya. Misalnya bidang usaha konstruksi mendapatkan SIUJK. Dan bidang usaha pertambangan mendapatkan IUJP/IUPK.

2. Dokumen apa saja yang bisa diproses di OSS?

Saat ini, Anda bisa mengakses OSS untuk mengurus NIB (Nomor Induk berusaha), Izin Usaha, API (Angka Pengenal Impor), dan Izin Lanjutan/Izin Komersial (Misal: BPOM, Izin Edar,)

PERPAJAKAN

1. Apakah saya bisa mendaftar PKP menggunakan Alamat Virtual Office?

Bisa, sesuai dengan PMK No 147/PMK.03/2017, Anda bisa menggunakan alamat virtual office untuk mendaftar PKP, Namun Provider Virtual Office yang Anda tempati harus sudah dikukuhkan untuk PKP.

2. Apa perusahaan diwajibkan untuk mendaftar PKP (Pengusaha Kena Pajak)?

PKP hanya diperlukan bagi usaha yang memiliki omzet lebih dari 4.8m per tahun dan bagi usaha yang ingin mengikuti proyek lelang.

PT Kolega Digital Indonesia

We look forward to working with you

Kontak Kami

Menu

Navigasi

Copyright © 2023 PT Kolega Digital Indonesia – All Right Reserved

Open chat

Halo, apakah ada yang bisa kami bantu?